oleh

PWI Gelar Diskusi dengan Kejati Sumsel

PALEMBANG, MS – Guna menjalin silaturahmi dan diskusi membahas sejumlah kasus hukum yang ada di Sumatera Selatan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar diskusi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel. Kegiatan yang bertemakan “Outlook Hukum di Sumsel 2021” digelar di kantor PWI Sumsel, Jumat (5/2/2021).

Hadir pada kesempatan itu Aspidum merangkap Plt Asintel Harly Siregar SH MH, Kasi Penkum Kejati Sumsel Khaidirman, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel Anwar Rasuan, dan pengurus lainnya.

Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar SPd MSi mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Pers Nasional (HPN). “Alhamdulillah kita (PWI Sumsel, red) bisa berdiskusi dengan Kejati Sumsel membahas masalah seputar hukum yang ada di Sumsel ini,” ujar pria yang akrab dipanggil Firko ini.

Ia pun mengucapkan terimakasih kepada pihak Kejati Sumsel yang telah hadir pada diskusi kali ini. “Ini sudah kedua kalinya pihak Kejati Sumsel datang ke PWI Sumsel. Waktu itu Wakajati Sumsel yang langsung hadir. Dan kali ini, Asisten Pidana Umum (Aspidum) yang juga merangkap Plt Asisten Intelegent (Asintel),” ungkap Ketua PWI Sumsel ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel Drs M Rum SH MH melalui Aspidum merangkap Plt Asintel Harly Siregar SH MH mengucapkan terimakasih kepada PWI Sumsel yang telah menggelar diskusi ini. “Saya sangat berterimakasih dengan teman-teman PWI Sumsel telah mau berdiskusi tentang permasalahan hukum khususnya di Sumsel ini,” pungkasnya.

Dijelaskan dia, ada 7 program prioritas Kejaksaan Tahun 2021 yakni kesatu, pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional. Kedua, pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional. Ketiga, pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karier yang jelas, terstruktur dan transparan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik. Keempat, digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Kelima, penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku. Keenam, penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara. Dan ketujuh, penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Salah satu program kita penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan Negara,” ujarnya.

Dikatakan dia, pada tahun 2020 ini sebanyak 7.121 perkara yang ada di Kejati Sumsel. “Sudah 4-5 kali disidang, yang sudah kita tuntaskan sebanyak 5.624 perkara,” imbuhnya.

Saat ini kasus yang menonjol adalag kejahatan dijalanan. “Ini sebuah tren baru ditengah Pandemi ini. Biasanya kasus narkoba yang tinggi, tapi kali ini kasus tindak kejahatan yang mencolok. Ini berarti dampak ekonomi yang sulit ditengah masyarakat saat ini,” ungkapnya.

Bahkan, pihaknya akan memoritaskan kasus anggaran kesehatan. “Kami akan plototin anggaran kesehatan khususnya anggaran Covid 19,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar masyarakat untuk memantau jalannya anggaran Covid-19. “Kalau masyarakat ingin membuat pengaduan khususnya kasus korupsi harus dilengkapi bukti-bukti yang akurat,” pintanya. (nr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed